BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Breaking News
Home / Tsaqofah / Syariah / Konstitusi Negara Khilafah (3)

Konstitusi Negara Khilafah (3)

540937_401597993255484_1925846929_n

Baca Konstitusi Negara Khilafah (2)

Legislasi Dalam Negara Khilafah

Meski demikian, tidak berarti negara dalam Islam identik dengan teokrasi atau kekuasaan tuhan, dimana seorang kepala negara Islam diklaim sebagai wakil Tuhan. Jelas tidak. Bahkan, konsep teokrasi ini justru ditolak oleh Islam. Namun, tidak berarti, jika Islam menolak teokrasi, berarti negara Islam menganut demokrasi atau kekuasaan rakyat. Juga tidak. Karena, demokrasi pun jelas-jelas ditolak oleh Islam. Namun, ini juga tidak berarti bahwa negara Islam identik dengan teo-demokrasi, yang mengkompromikan kekuasan tuhan dan manusia. Juga tidak. Karena, baik teokrasi maupun demokrasi sama-sama ditolak oleh Islam. Jadi, kalau bukan teokrasi, demokrasi atau teo-demokrasi, lalu apa? Jawabannya adalah Khilafah.

Khilafah Negara Manusia

Khilafah adalah negara bagi umat Islam di seluruh dunia, yang dipimpin oleh seorang Khalifah dengan menjalankan hukum Islam secara kaffahdi dalam negeridan mengemban Islam ke seluruh dunia dengan dakwah dan jihad. Khalifah adalah pria, Muslim, baligh, berakal, merdeka, adil dan mampu mengemban seluruh tugas kekhilafahan.  Dia adalah manusia biasa, bukan wakil Tuhan, bukan pula Nabi dan Rasul, juga tidak maksum dari kesalahan, yang dipilih oleh umat Islam dan diberikan mandat melalui baiat yang mereka berikan.  Karena itu, dia bisa juga melakukan kesalahan, sebagaimana manusia yang lain.

Namun demikian, Islam memberikan hak kepadanya untuk mengadopsi hukum agar bisa dijadikan sebagai konstitusi maupun perundang-undangan. Karena Islam tidak mengenal pemisahan kekuasaan (split of power), maka di tangannyalah seluruh kekuasaan itu berada. Dialah satu-satunya orang yang diberi otoritas untuk mengadopsi hukum menjadi konstitusi dan perundang-undangan. Meski demikian, tidak berarti produk hukum yang ditetapkannya sebagai konstitusi dan perundang-undangan itu tidak bisa dibatalkan. Karena itu, di negara Khilafah ada Mahkamah Madzalim yang diberi otoritas untuk menguji, bahkan membatalkan hukum yang dianggap menyalahi hukum Islam. Sekalipun hukum tersebut telah ditetapkan oleh Khalifah sebagai konstitusi dan perundang-undangan.

Jika dalam sistem demokrasi dengan trias politikanya telah memberikan hak legislasi kepada parlemen, maka majelis umat di dalam negara Khilafah, yang merupakan representasi dari rakyat di seluruh dunia tidak mempunyai fungsi legislasi. Fungsi majelis umat adalah fungsi syura dan muhasabah (kontrol).

Syura Bukan Legislasi

Fungsi syura dan muhasabah ini jelas berbeda dengan fungsi legislasi parlemen. Syura ini merupakan aktivitas mengambil pendapat yang dilakukan di dalam majelis. Di dalamnya, bisa menyangkut hukum syara’, akademik termasuk strategi tertentu. Dalam hal ini, tolok ukur yang digunakan untuk mengambil pendapat adalah pendapat yang paling benar, bukan suara mayoritas. Jika terkait dengan hukum syara’, pendapat yang paling benar adalah ketika hukum tersebut dalilnya paling kuat, meski tidak didukung oleh suara mayoritas. Demikian juga kebenaran pendapat dalam akademik maupun strategi tidak dikembalikan kepada suara mayoritas, tetapi dikembalikan kepada pakar di bidangnya. Suara majelis umat dalam konteks ini tidak mengikat Khalifah. Inilah yang biasanya disebut syura.

Sebagai contoh, ketika Khalifah menetapkan APBN Khilafah karena sumber pendapatan dan pos pengeluarannya telah ditetapkan oleh hukum syara’, maka anggota majelis umat tidak mempunyai hak budget yang mengikat Khalifah. Dalam kasus ini, Khalifah tidak harus tunduk kepada suara majelis umat.

Ada juga pengambilan pendapat yang dilakukan oleh majelis umat dalam perkara yang tidak terkait dengan hukum syara’, juga tidak terkait dengan masalah akademik maupun strategi tertentu, tetapi masalah teknis yang dampaknya bisa mereka perkirakan. Seperti memilih Utsman menjadi Khalifah, bukan ‘Ali. Masalah seperti ini merupakan masalah teknis, dan ditentukan berdasarkan suara mayoritas. Pendapat majelis umat dalam hal ini mengikat dan harus dilaksanakan. Karena itu, siapa yang dipilih oleh majelis umat menjadi Khalifah, maka dia harus dibaiat sebagai Khalifah. Demikian juga, ketika majelis umat keberatan dengan pengangkatan wali di daerah tertentu, maka kalau keberatan tersebut didukung suara mayoritas, suara majelis umat ini pun mengikat bagi Khalifah, dan wajib dilaksanakan.

Dengan demikian, fungsi syura dalam majelis umat tidak identik dengan legislasi dalam parlemen. Dalam negara demokrasi, produk legislasi parlemen ini mengikat eksekutif dan yudikatif, sedangkan produksyuramajelis umat ini tidak mengikat, baik bagi Khalifah maupun yang lain. Selain itu, otoritas pembuatan konstitusi dan perundang-undangan ada di tangan Khalifah. Karena dialah, satu-satunya yang berhak mengadopsi hukum syara’ sebagai  konstitusi dan perundang-undangan negara Khilafah. Meskipun untuk itu, boleh saja dia mengadopsi pendapat majelis umat, tetapi itu tidak mengikat.

Jika dalam sistem demokrasi dengan trias politikanya telah memberikan hak legislasi kepada parlemen, maka majelis umat di dalam negara Khilafah, yang merupakan representasi dari rakyat di seluruh dunia tidak mempunyai fungsi legislasi. Fungsi majelis umat adalah fungsi syura dan muhasabah (kontrol). Baca Konstitusi Negara Khilafah (4)

 

Yuk Komentar!

Komentarmu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *