BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Breaking News
Home / Tsaqofah / Syariah / Konstitusi Negara Khilafah (2)

Konstitusi Negara Khilafah (2)

540937_401597993255484_1925846929_n

Baca Konstitusi Negara Khilafah (1)

Istilah Konstitusi dalam Hukum Islam

Dalam hukum ketatanegaraan Islam (Fiqh Siyasah), konstitusi disebut dengan dustur (berasal dari bahasa Persia). Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangannya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Kata dustur (undang-undang dasar) dan qanun (undang-undang) adalah istilah asing yang mempunyai hubungan erat dengan hukum, bolehkah kedua kata ini diadopsi?

Setelah memperhatikan makna masing-masing, kita akan melihat kesesuaian maknanya dengan hukum syara’.

Kata undang-undang mempunyai arti suatu perkara yang ditetapkan oleh penguasa untuk dijalankan oleh rakyatnya. Kata undang-undang didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang ditetapkan oleh penguasa dan memiliki kekuatan untuk mengikat rakyat dan mengatur hubungan di antara mereka.

Adapun kata dustur berarti undang-undang dasar bagi suatu pemerintahan. Definisinya adalah undang-undang yang mengatur bentuk sebuah negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan wewenang badan-badan pemerintah. Dengan demikian, dustur melahirkan aturan yang dijalankan oleh negara sebagai pemikiran yang menyeluruh. Aturan ini melahirkan keputusan-keputusan tertentu yang ditetapkan oleh penguasa. Keputusan-keputusan yang terperinci ini merupakan undang-undang yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban pelaksanaan pemerintahan, misalnya hak-hak dan kewajiban setiap individu warga negara.

Sumber Undang-undang dasar

Undang-undang dasar dan undang-undang memiliki sumber-sumber pengambilan hukum yang dapat dibagi menjadi dua macam sebagai berikut. Pertama, sumber yang melahirkan undang-undang dasar atau undang-undang secara langsung, seperti adat istiadat, agama, pendapat para pakar hukum, dan yurisprudensi (hukum-hukum peradilan). Sumber seperti disebut dengan perundang-undangan, seperti yang terjadi di Inggris dan Amerika.

Kedua, sumber yang sudah ada dan menjadi rujukan untuk undang-undang dasar dan perundang-undangan, sebagaimana yang terjadi di Perancis, Turki, Mesir, Irak, dan Syria. Sumber seperti ini dinamakan dengan sumber historis atau sejarah.

Ini berarti negara mana pun di dunia ini mengambil undang-undang dasar dan undang-undangnya dari kedua sumber di atas. Bisa dari sumber perundang-undangan atau dari sumber historis. Dalam hal ini, undang-undang dasar merupakan hukum-hukum umum, adapun undang-undang merupakan hukum-hukum khusus yang merupakan cabang.

Kita telah melihat, kata dustur dan qanun dalam istilah asing berarti hukum-hukum tertentu yang telah dilegalisasi oleh negara untuk dijalankan oleh rakyat sebagai suatu keharusan. Makna seperti ini terdapat pula pada kaum Muslim karena khalifah memiliki wewenang untuk melegalisasi hukum syara’ tertentu yang mengikat rakyat untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, dua istilah ini, yaitu dustur dan qanun boleh digunakan tanpa ada halangan.

Sumber konstitusi negara Khilafah hanyalah al-Quran dan Sunah. Lahirnya syariat merupakan hasil ijtihad para mujtahid dan legalisasi khalifah terhadap hukum syara’ yang diperintahkan untuk dilaksanakan oleh rakyat.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala menerangkan sifat dan hak khusus-Nya dalam masalah membuat hukum ini didalam firman-Nya :

{إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُالْفَاصِلِينَ {57

”Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik”. (Qs. Al-An’am : 57)

Penyandaran kewenangan pembuatan hukum itu adalah ibadah yang hanya disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan tidak boleh disandarkan kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta’ala, sebagaimana firman-Nya:

{إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ {40

“Hak hukum (putusan) hanyalah milik Allah. Dia memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepada-Nya. Itulah agama yang lurus”. (Qs. Yusuf : 40)

Allah Subhanahu Wa Ta’ala menerangkan sifat dan hak khusus-Nya dalam masalah membuat hukum ini didalam firman-Nya :

{إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُالْفَاصِلِينَ {57

“Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik.” (Qs. Al-An’am : 57)

Penyandaran kewenangan pembuatan hukum itu adalah ibadah yang hanya disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan tidak boleh disandarkan kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta’ala, sebagaimana firman-Nya:

{إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ {40

“Hak hukum (putusan) hanyalah milik Allah. Dia memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepada-Nya. Itulah agama yang lurus”. (Qs. Yusuf : 40) Baca Konstitusi Negara Khilafah (3)

 

Yuk Komentar!

Komentarmu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *