BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Breaking News
Home / Tsaqofah / Syariah / Konstitusi Negara Khilafah (1)

Konstitusi Negara Khilafah (1)

540937_401597993255484_1925846929_n

Oleh: Chandra Purna Irawan, M.H. (Ketua Divisi Ar Rijal UKM KALAM UPI 2007, Penulis, Ceo & Founder Syaria Law Institue)

Latar Belakang

Catatan sejarah mengenai timbulnya negara konstitusional di kalangan umat Islam sesungguhnya merupakan suatu proses sejarah yang panjang. Sejarah Islam telah mencatat bahwa sejak zaman Rasulullah Saw telah telah lahir konstitusi tertulis pertama yang kemudian dikenal dengan konstitusi Madinah atau disebut Piagam Madinah. Negara Islam yang didirikan Nabi Muhammad saw pada tahun pertama hijrah atau tahun 622 M dinilai sebagai utama pendirian Negara Islam. Konstitusi ini merupakan piagam politik untuk mengatur kehidupan bersama yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam golongan.

Konstitusi bersumber dari dari pewahyuan al-Qur’an dan keputusan Nabi saw sering disebut dengan syari’at. Karena itu, sumber utama konstitusi adalah al-Qur;an dan Sunnah Nabi saw. Instruksi-instruksi spesifik dari kedua sumber tersebut kemudian diperluas dan dikodifikasikan kedalam fiqh oleh para fuqoha atau yuris dengan mengunakan instrument-instrument interpretatif atau sumber prosedural syari’at seperti qiyas (menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur’an dan hadits dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash), ijma’ sahabat (consensus), Ijtihad (usaha yang sungguh-sungguh dengan mengerahkan segala kemampuan nalar untuk menyelidiki dan menetapkan hukum suatu perkara berdasarkan Al-Qur’an dan hadits) dan lain-lain.

Di negara-negara modern, konstitusi merupakan suatu yang sangat krusial. Karena ia merupakan pegangan dan pemberi batas atau pengendali kekuasaan dan sekaligus mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Hal ini disebabkan, dalam konstitusi terkandung berbagai asas yang ditetapkan guna mengatur bagaimana kekuasaan negara didistribusikan antara berbagai lembaga kenegaraan, seperti dewan umah, Mu’âwinûn at-Tafwîdh, Wuzarâ’ at-Tanfîdz., Wali (Gubernur), Amîrul Jihâd, baitul mall, peradilan dll.

Dengan kata lain, konstitusi menentukan cara bagaimana kekuasaan negara bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain. Betapa pentingnya konstitusi itu bagi suatu negara,

Persoalan konstitusi menjadi perdebatan yang tidak pernah berakhir di kalangan pemikir muslim, terutama ketika dihadapkan pada masalah hubungan agama dan negara. Dalam hal ini, ada tiga perbedaan pendapat tentang hubungan negara dan agama ;

Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa Islam tidak membahas masalah kenegaraan. Karena itu, tidak pada tempatnya untuk mengatakan bahwa konsep negara ditemui dalam Islam.

Kedua, Islam mempunyai perangkat kenegaraan dan karenya tidak alasan untuk memisahkan keduanya.

Ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa agama dan negara saling membutuhkan.

Sejalan dengan pandangan diatas, ada tiga pola hubungan antara agama dan negara.

Pertama, pola integralistik yang menawarkan konsep bersatunya negara dan agama. Agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Apa yang menjadi wilayah agama otomatis menjadi wilayah politik. Konsekwensi dari pandangan ini, maka Islam harus menjadi dasar negara, bahwa syari’ah harus diterima sebagai konstitusi negara. Model teori ini lebih menekankan pada aspek legal formal idealisme politik Islam.

Kedua, pola simbiotik yang menawarkan pandangan bahwa agama dan negara berhubungan satu sama lain secara timbal balik dan saling memerlukan. Model teori politik ini, lebih menekankan pada subtansi daripada bentuk negara yang legal formal.

Ketiga, pola sekularistik yang memisahkan antara agama dan negara. Model teori politik ini, negara menghilangkan sama sekali agama (syari’ah) dari dasar negaranya dan mengadopsi sepenuhnya hukum dari negara barat.

Dalam hal ini, penulis menegaskan bahwa pola integralistik yang sesuai shariah. Islam bukan sekedar ritual atau aqidah ruhiyah, melainkan juga ideologi atau mabda atau aqidah siyasiyah yang menjelaskan terkait mekanisme menjalankan negara, hukum, ekonomi dan sosial budayaBaca Konstitusi Negara Khilafah (2)

Yuk Komentar!

Komentarmu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *