BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Breaking News
Home / Opini dan Analisis / ‘Belajar’ dari Bangkrutnya Yunani, Menyadari Islam sebagai Solusi

‘Belajar’ dari Bangkrutnya Yunani, Menyadari Islam sebagai Solusi

Oleh: Farhan Akbar Muttaqi (Alumni Kajian Islam Mahasiswa UPI Bandung)

Seorang pensiunan bernama Giorgos Chatzifotiadis sudah antre di tiga bank di kota Thessaloniki, kota terbesar kedua di Yunani pada Jumat pekan lalu. Dia berharap bisa menarik dana pensiun atas nama istrinya. Tapi naas, Bank keempat yang ditujunya justru membawa kabar buruk. Ia tidak bisa mengambil uang pensiunnya yang berjumlah 120 Euro atau setara Rp 1,7 juta lebih. Sontak, Giorgos langsung menangis dan jatuh pingsan.

Sebagaimana diwartakan oleh AFP, Kakek 77 tahun itu mengatakan bahwa ia sangat stres karena tidak tahan melihat negara dalam kesulitan.”Itu sebabnya saya merasa begitu terpukul, lebih dari masalah pribadi saya sendiri,” kata Giorgos. Dalam sebuah foto yang diambil fotografer AFP, tampak Giorgos duduk di luar bank sambil menangis dengan buku tabungan dan kartu identitas terserak di lantai. Foto itu menggambarkan penderitaan warga Yunani akibat krisis utang Negara (dream.co.id,7/7/15).

Ilustrasi-krisis-YunaniApa yang dialami Giorgios, disebabkan pemerintah Yunani yang berpusat di Athena telah memberlakukan kontrol modal dan menutup semua bank selama beberapa hari untuk membendung penarikan uang tunai oleh warga. Hal ini disebabkan Yunani telah resmi menyandang status Negara Bangkrut.

‘Pelajaran’ dari Yunani

Yunani, peradaban yang ribuan tahun lalu pernah besar karena keilmuannya, pada awal Juli ini resmi dinyatakan sebagai Negara bangkrut. Secara bahasa, menurut KBBI, bangkrut dapat berarti habis harta bendanya;jatuh miskin. Dalam konteks sebuah Negara, Negara dapat disebut bangkrut tatkala hartanya minus (alias berhutang) dan tak mampu membayar hutang-hutangnya. Pemasukkan yang didapat Negara tersebut bahkan tak sebanding dengan hutang yang dimilikinya.

Yunani resmi dinyatakan bangkrut bersamaan dengan kenyataan bahwa  mereka tak mampu membayar hutangnya pada IMF yang sudah jatuh tempo pada 30 Juni 2015 sebesar 1,54 miliar euro atau setara dengan 22 triliun rupiah. Hingga kebangkrutannya, total utang Yunani ke berbagai kreditor sendiri mencapai 360 euro atau setara dengan sekitar 5000 triliun rupiah. Jumlah yang sangat banyak.

Sebenarnya, ketika kondisi itu terjadi, Kreditor Internasional dan Uni Eropa yang menaungi Yunani dan berupaya memperkecil dampak dengan menawarkan bantuan (baca:hutang) untuk menutup sebagian hutang Yunani pada IMF yang sudah jatuh tempo. Hanya saja, melalui proses referendum (baca: jajak pendapat) pada 5 Juli 2015, 60% warga Yunani menolak Negaranya mengambil bantuan dari Uni Eropa. Hal tersebut mengingat ketatnya syarat yang diberikan Uni Eropa. Bahkan, sebelum referendum, pernyataan menolak sudah dikemukakan dengan tegas oleh Alexis Tsipras, Perdana Menteri Yunani.

Efeknya, Yunani yang berada merupakan anggota Uni Eropa, telah menjatuhkan nilai mata uang euro. Dikutip dari Reuters, Senin 6 Juli 2015, mata uang euro sempat anjlok 1,5 % terhadap mata uang Jepang, Yen. Nilai tukar euro pun merosot 1,2 persen terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS). Kebangkrutan Yunani merembet efeknya hingga pada skala global.

Lantas, apa yang kemudian menyebabkan Yunani menjadi Negara Bangkrut? Setidaknya, hal ini dapat dijawab dalam beberapa poin.

Pertama, Rasio utang terhadap GDP (Gross Domestic Product)/PDB (Pendapatan Domestik Bruto) mencapai lebih dari 100%. Hal ini secara sederhana berarti jumlah hutang yang dimiliki suatu Negara, jauh lebih besar ketimbang penghasilannya. PDB sendiri diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun).

Dalam kasus Yunani, seperti ditulis CNNMoney.com, Rabu (8/7/2015), pendapatan domestik bruto Yunani telah turun 25 persen dalam enam tahun terakhir. Angka pengangguran naik dari 10 persen pada 2010 menjadi 25 persen hingga Maret 2015. Satu dari dua warga berusia 25 tahun tidak memiliki pekerjaan. Dengan jumlah PDB yang terus berkurang, Yunani tak bisa membayar hutang-hutangnya yang terus bertambah karena bunga. Hingga pada akhirnya, Yunani menyatakan tidak bisa membayar hutangnya pada IMF dan resmi bangkrut.

Sebenarnya, bila membaca konstelasi politik global, dengan mengacu pada standar tersebut, ada banyak Negara lain yang punya potensi yang sama mengalami kebangkrutan. Data yang dirilis IMF pada tahun 2012, selain Yunani, ada sembilan negara yang saat itu berpotensi pailit karena rasio utangnya lebih tinggi ketimbang PDB. Antara lain, Jepang (rasio utang 230%), Jamaika (139%), Libanon (136%), Italia (120%), Barbados (117%), Portugal (107%), Irlandia (105%), Amerika Serikat (103%), dan Singapura (101%).

Hutang yang dibubuhi dengan bunga (riba), dalam ekonomi Kapitalisme memang sesuatu yang tak dapat dilepaskan. Meski pada mulanya lembaga pemberi hutang seperti IMF dan Bank Dunia digunakan untuk menjerat berbagai Negara berkembang seperti Indonesia untuk tunduk pada kepentingannya. Namun belakangan efek dari pola hutang ini merembet juga ke berbagai Negara Maju.

Tak dapat dipungkiri, kewajiban bunga atas setiap penghutang juga telah menciptakan pola gali lubang tutup lubang bagi setiap negara yang berhutang. Hal ini sangat disadari betul oleh mayoritas masyarakat Yunani menolak dana talangan (baca:hutang baru) dari Uni Eropa dan Kreditor Internasional. Karena hal itu hanya menyelesaikan masalah secara jangka pendek. Sebaliknya, menjadi tumpukan beban bagi Yunan di masa mendatang.

Kedua, keberadaan sektor ekonomi non-riil dalam sistem Kapitalisme. Sebagaimana diketahui, lalu lintas ekonomi dalam sistem ekonomi Kapitalisme tidak hanya terjadi pada sektor riil (perputaran barang dan jasa). Di luar itu, terjadi juga lalu lintas ekonomi di sektor non-rill, melalui pasar uang/modal yang dimainkan oleh Para Kapitalis beserta investor dan spekulannya.

Sektor non-riil berbeda dengan ekonomi riil. Transaksi yang terjadi di sektor ini tidak berkaitan dengan produksi barang dan jasa atau membuka lapangan pekerjaan baru. Hal ini menyebabkan pertumbuhan uang lebih cepat daripada pertumbuhan barang dan jasa itu sendiri. Akibatnya, nilai dari uang tersebut untuk membeli barang atau jasa menjadi berkurang.

Untuk menunjang masuknya uang ke dalam sektor non-riil, sistem Kapitalisme juga memanfaatkan peran bank. Keberadaannya berfungsi untuk menyerap uang yang ada pada sektor non-riil. Dalam hal ini, para Kapitalis raksasa yang memiliki hak meminjam dengan angka besar kemudian meminjam uang yang ada di bank. Selain digunakan dalam sektor riil, mereka juga menggunakannya untuk bertransaksi di sektor non-riil. Hingga tiba saatnya rakyat awam hendak mengambil uang simpanan mereka, bank berpotensi tak memiliki uang riil karena telah di ‘rampok’ para Kapitalis. Ketika hal ini terjadi, biasanya Negara memberikan dana talangan kepada bank hingga triliunan rupiah demi menalangi hutang para Kapitalis.

Tak dapat dipungkiri, ini juga yang menyebabkan negara-negara yang telah terpengaruh Kapitalisme itu terus berhutang. Mereka membuat bangkrut dirinya sendiri. Mengorbankan nasib mayoritas rakyat demi kepentingan minor para Kapitalis. Namun hal ini akan menjadi rumit, karena imbas dari kebangkrutan suatu Negara seperti Yunani terasa pula pada aktivitas para Kapitalis di sektor non-riil. Demikianlah benang kusut itu telah membuat pusing pemerintahan Yunani, Uni Eropa, dan banyak orang di belahan dunia.

Anehnya, hal ini jarang sekali diungkap oleh para pelaku kebijakan. Alih-alih menyalahkan prilaku bejad para Kapitalis, para pendukung Kapitalis justru menuding rakyat awam sebagai penyebab kebangkrutan. Persis dengan apa yang diutarakan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/7/2015). Enny menjelaskan, krisis Yunani berawal dari pengelolaan utang yang tidak prudent atau bijak. Salah satunya adalah besarnya jaminan sosial yang ditanggung oleh pemerintah. “Payahnya, untuk membiayai jaminan sosial itu, dari utang,” kata Enny.

Ketiga, Prilaku korup para pejabat. Tak dapat dipungkiri, prilaku korup ini juga telah menyebabkan banyak Negara berhutang untuk menutupi kebutuhannya. Dana yang semestinya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat, kerap kali justru dimakan oleh para penguasanya. Termasuk, hal ini juga yang terjadi di Yunani.

Bukan merupakan kebetulan Yunani menjadi Negara yang bangkrut. Tanda-tandanya bukan hanya nampak dari rasio hutang terhadap PDB saja, namun tingkat korupsi yang tinggi juga sangat berpengaruh. Dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2014, laporan yang dikeluarkan Transparency International, Yunani menempati posisi terbawah di Uni Eropa sebagai Negara terkorup bersama dengan Bulgaria, Italia, dan Rumania. Mereka sama-sama menempati urutan ke- 69 dunia dengan skor 43.

Masalah maraknya korupsi tentu dilatari oleh berbagai faktor. Bisa berupa sistemik, dan bisa pula bersifat individualistik. Korupsi yang bersifat sistemik menjadi marak karena adanya dukungan dan kesempatan yang lahir dari sistem politik yang tegak. Dalam konteks Yunani, kita dapat menyimpulkan bahwa maraknya korupsi lebih bersifat sistemik. Sikap pemerintahannya yang lembek terhadap koruptor menjadi persoalan. Sebagaimana yang dikutip Republika (2/5/15), banyak yang menilai penanganan korupsi di Yunani datar-datar saja. “Tidak konsisten,” kata Elias Georgantas, asisten profesor ilmu politik Universitas Kreta kepada Xinhua.

Lebih-lebih, sistem Demokrasi yang tegak di Yunani memang membudayakan paham sekularisme. Sekularisme sendiri adalah sebuah paham yang menghendaki pemisahan agama dari kehidupan. Padahal, menurut Alija Izetbegovik, mantan Presiden Bosnia, dalam buku Islam Beetwen The East and The West menyatakan bahwa moralitas tak mungkin tegak tanpa dasar agama. Karenanya menjadi wajar apabila para pejabat di berbagai Negara Sekuler menjadi makhluk amoral.

Tentu saja, prilaku korup telah membuat Negara kehilangan banyak potensi uang untuk mengelola rakyatnya. Negara malah mesti menambah hutang-hutangnya untuk menutupi uang yang telah dirampok para koruptor. Terkait hal ini, didapatkan data bahwa korupsi di Yunani sekurang-kurangnya merugikan negara hingga 100 miliar euro (108 miliar dolar AS) setiap tahun (Republika,2/5/15). Karena itu, tak heran bila hutang Yunani terus menggunung.

Khilafah Membendung Kebangkrutan

Islam adalah agama yang sempurna, yang mampu memecahkan berbagai persoalan yang ada ditengah kehidupan manusia. Termasuk, dalam kasus kebangkrutan dalam konteks kenegaraan. Setidaknya, ada beberapa poin yang dapat dilakukan oleh Negara Khilafah dalam upayanya menjaga ketahanan ekonomi.

Pertama, Dengan penerapan sistem ekonomi Islam. Yakni sejumlah hukum syariah Islam di bidang ekonomi. Di dalamnya menyangkut asas-asas sistem ekonomi yang meliputi kepemilikan, pengelolaan kepemilikan dan distribusi kekayaan; juga menyangkut politik ekonomi Islam, yaitu jaminan kebutuhan pokok bagi individu (sandang, pangan, dan papan) dan jaminan kebutuhan pokok masyarakat (pendidikan, kesehatan dan keamanan secara gratis) (Masyru’ ad-Dustur, pasal 123-169, hm. 34-35).

Misalnya, Khilafah tidak mentolerir adanya hutang luar negeri. Mengenai hal ini, Syekh Abdul Qadim Zallum dalam kitab Al-Amwal fi Daulatil Khilafah (Sistem Keuangan Negara Khilafah), beliau menguraikan, Pinjaman dari negara-negara asing dan lembaga-lembaga keuangan internasional, tidak dibolehkan oleh hukum syara’. Sebab, pinjaman seperti itu selalu terkait dengan riba dan syarat-syarat tertentu. Riba diharamkan oleh hukum syara’, baik berasal dari seseorang maupun dari suatu negara. Sedangkan persyaratan (yang menyertai pinjaman-pen) sama saja dengan menjadikan negara-negara dan lembaga-lembaga donor tersebut berkuasa atas kaum Muslim. Akibatnya, keinginan dan segala keperluan kaum Muslim tergadai pada keinginan negara-negara dan lembaga-lembaga donor. Karena itu, hal ini tidak diperbolehkan secara syar’iy. Selain itu, hutang luar negeri merupakan bencana yang sangat berbahaya atas negeri-negeri Islam, dan menjadi penyebab orang-orang kafir menguasai negeri-negeri kaum Muslim. Jadi, selama ada (beban) hutang ini, umat selalu berada dalam kondisi terpuruk. Dengan demikian, Khalifah tidak boleh menggunakan hutang luar negeri sebagai pos (pendapatan) untuk menutupi anggaran belanja”(hlm.100.terj)

Untuk mengganti peran hutang luar negeri yang kini kerap dijadikan tumpuan pembangunan banyak negara, maka Negara Khilafah wajib berupaya memaksimalkan potensi-potensi lainnya. Mengenai hal ini, dalam kitab yang sama, disebutkan setidaknya ada 12 hal yang mesti dimaksimalkan oleh Negara Khilafah sebagai pemasukannya. Antara lain; “1. Anfal, ghanimah, fai dan khumus. 2. Kharaj. 3. Jizyah. 4. Bermacam-macam harta milik umum. 5. Harta milik negara yang berupa tanah, bangunan, sarana umum dan pendapatannya. 6. Harta usyur. 7. Harta tidak sah para penguasa dan pengawai negara, harta hasil kerja yang tidak diijinkan syara’, serta harta yang diperoleh dari hasil tindakan curang lainnya. 8. Khumus barang temuan dan barang tambang. 9. Harta kelebihan dari (sisa) pembagian waris. 10. Harta orang-orang murtad. 11. Pajak (dlaribah). 12. Harta zakat” (hlm.39.terj)

Pengabaian terhadap hukum Islam mengenai masalah hutang luar negeri ini sebenarnya sudah pernah dirasakan langsung dampak buruknya oleh kaum Muslimin. Runtuhnya Negara Khilafah, bila ditelusuri, salah satu faktor pendukungnya adalah hutang luar negeri. Sultan Abdul Hamid II, dalam memoarnya menulis, “Saat aku memangku pemerintahan, total utang kami sekitar 300 juta lira dan berhasil ditekan hingga tinggal 30 juta lira, atau tinggal sepersepuluhnya saja”.  Khalifah Utsmaniyah di dalam catatan hariannya (terj. Mudzakaraat as Sulthan abdul Hamid. Dr Muhammad Harb hal 26).

Apa yang disampaikan Sultan Abdul Hamid II itu tentu menunjukan bahwa sejak b seabad sebelum keruntuhan Khilafah, ada pelanggaran hukum syara’ yang dilakukan oleh penguasa kaum Muslimin yang menjadikan Negara Khilafah terpuruk. Hutang yang menggunung ini sempat dimanfaatkan oleh orang-orang Zionis Yahudi yang meminta tanah Palestina kepada Sultan dengan iming-iming bantuan pelunasan hutang. Meski pada akhirnya Sultan bersikap tegas dengan menolak keinginan mereka.

Tercatat oleh sejarah, prosesi hutang luar negeri itu dimulai saat zaman Sultan Mahmud (1808-1839) yang silau akan Eropa. Hutang tersebut dilakukan untuk menyukseskan Proyek utamanya antara lain pembangunan jaringan kereta api Orient Railway yang menghubungkan Eropa-Asia; dan pembangunan Istana Dolmabahce yang megah, menggantikan Topkapi pada tahun 1815. Sejak saat itu, secara bergantian para penguasa mengikuti jejak Sultan Mahmud (wakalanusantara.com)

Hal ini erat kaitannya dengan pengabaian terhadap bahasa arab di zaman Kekhilafahan Ustmani yang membuat pemahaman sebagian ulama kaum muslimin keliru. Bahkan kemudian ada ulama yang memfatwakan bahwa riba hukumnya halal selama nilai bunganya kecil dengan alasan tidak berlipat ganda. Parahnya, hakim syar’i sekalipun melakukan riba ini. (Mafahim Hizbut-Tahrir, hlm.12.terj)

Kedua, dengan penerapan sistem politik Islam. Sistem politik Islam, yang disebut dengan Khilafah, memiliki kekhasan yang membedakannya dengan sistem politik manapun. Ciri khas utama dari sistem Khilafah adalah sumbernya yang berasal dari wahyu Allah Swt. Karenanya, setiap peraturan yang lahir mestilah merujuk pada hukum syara’ yang telah Allah Swt tetapkan.

Dalam proses pengangkatan penguasa, Islam menuntut adanya baiat yang lahir dari kesepakatan umat Islam. Penguasa dalam Islam diangkat untuk menjadi menjadi pemimpin yang mengatur urusan manusia dengan aturan Islam. Demikianlah yang ditekankan sedari awal. Allah Swt mengancam penguasa yang menyeleweng dengan dosa yang berat di akhirat, dan hukuman yang keras didunia. Rakyat yang dipimpin secara terbuka dapat mengritik penguasanya, dan mengadukan para pemimpinnya untuk kemudian dihukum secara syar’i.

Dengan pemahaman yang lurus seperti ini, maka para pemimpin akan berfikir ribuan kali untuk menyelisihi hukum syara’ semisal mengambil hutang luar negeri atau riba. Jangankan perkara dosa besar semisal itu, Khalifah Umar bin Khattab ra. beberapa kali menurunkan pejabatnya yang melakukan dosa, kendati dosanya kecil karena sikap wara’ nya. Wajar saja, bila dipahami, kekuasaan dalam Islam adalah amanah berat yang tak layak dikejar-kejar oleh manusia. Terkait hal ini, Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah seorang penguasa diserahi urusan kaum Muslim, kemudian ia mati, sedangkan ia menelantarkan urusan tersebut, kecuali  Allah mengharamkan surga untuk dirinya.” (HR al-Bukhari dan Muslim)

Seorang penguasa dikatakan tidak amanah apabila ia melanggar hukum syara’. Dengan ancaman tidak masuk surga yang disadari atas dasar akidah, tidak mungkin pemimpin dalam Islam pastilah akan berupaya menerapkan syariat Islam secara kaffah. Ia akan menerapakan sistem ekonomi Islam dengan benar. Tidak akan mengambil hutang luar negeri ataupun riba. Tidak pula melakukan korupsi atau penzaliman pada rakyatnya.

Khatimah

Menanggapi krisis akibat hutang yang terjadi di Yunani, pemerintah Indonesia meyakini bahwa Indonesia tak akan bernasib sama seperti Yunani. Indonesia akan bertahan stabil. Tentu saja, anggapan tersebut adalah bentuk kesombongan. Karena dengan mempertahankan ketergantungan pada Negara-Negara Kapitalis yang notabenen memusuhi umat Islam, kekacauan pasti terjadi. Bahkan bila pemerintah mau jujur, sebelum krisis Yunani terjadi, kondisi Indonesia sudah lebih dulu tak stabil dan aman. Hal ini adalah konsekuensi atas pelanggaran hukum syara’. Karenanya, belajar dari krisis Yunani, mestinya Negeri ini segera meninggalkan pola Kapitalistik dalam ekonominya, dan bersegara menegakkan syariah dalam bingkai Khilafah. Wallahualam.[]

Yuk Komentar!

Komentarmu

Check Also

Peran Ulama Dalam Membela Kemuliaan Al Quran

Peran Ulama dalam Membela Kemuliaan Al Quran Oleh : Tatang Hidayat *) Akhir-akhir ini, negeri ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *